PASURUAN, Antaradaily.com – Dunia pers di Pasuruan kembali tercoreng. Dua nama mencuat sebagai sorotan utama. EK dan HZH. Alih-alih menjadi garda terdepan penyampai informasi, keduanya justru dianggap mencederai nilai-nilai luhur jurnalistik.
EK mendadak viral setelah namanya dikaitkan sebagai beking peredaran minuman keras (miras) oplosan di wilayah Gempol, Pasuruan. Ironisnya, miras tersebut diduga kuat milik salah satu oknum aparat aktif.
Sebelumnya, EK sempat meliput kasus hiburan malam yang dikenal sebutan “Gempol 9”, namun langkahnya justru memantik kontroversi ketimbang pujian.
Sejumlah jurnalis mengecam keras langkah EK. Mereka menyebutnya bukan wartawan sejati, melainkan “wartawan musiman” yang gemar membagikan ulang berita orang lain tanpa menghasilkan karya jurnalistik sendiri.
“EK itu cuma tukang share, bukan penulis. Tak ada satu pun karya yang bisa dibanggakan,” ujar seorang jurnalis Pasuruan, Sabtu (14/06).
Tak hanya minim karya, sikap EK pun dinilai arogan. Ia kerap tampil bak jurnalis senior, merasa paling benar, padahal rekam jejaknya dianggap jauh dari profesionalisme.
“Kalau mau disebut wartawan, tunjukkan karyanya. Jangan cuma numpang tenar dari kasus orang lain. Malu dong, gaya senior tapi kualitas musiman,” sindir jurnalis lainnya.
Polemik ini menjadi alarm serius bagi dunia pers lokal. Sesuai Kode Etik Jurnalistik, wartawan dituntut bersikap independen, akurat, berimbang, dan menjunjung itikad baik. Jika benar EK terlibat dalam aktivitas ilegal dan turut memproduksi narasi tanpa klarifikasi, maka integritasnya sebagai jurnalis patut dipertanyakan.
Sementara itu, HZH tak kalah menariknya. Ia mengaku sebagai wartawan Gempol dan kini menjabat sebagai ketua salah satu organisasi pers di Pasuruan, HZH dinilai tak memiliki kontribusi jurnalistik yang nyata. Kritik pun datang dari berbagai kalangan, termasuk warga Pandaan, yang menilai organisasi yang dipimpinnya hanya dijadikan alat kekuasaan.
“Organisasi itu takkan maju kalau dipimpin orang yang tak pernah nulis. Kerjanya cuma ngurus surat-menyurat,” cetus salah satu warga.
Rekam jejak HZH pun tak luput dari sorotan. Ia disebut pernah dipecat dari sejumlah media online lantaran menyurati instansi dengan mencatut nama media tanpa izin resmi. Aksinya itu akhirnya terendus dan berujung pada pemecatan.
“Gak pernah ada karyanya. Dari dulu cara mainnya cuma kirim surat. Sekarang jadi ketua pers, malah buat kesempatan. Ini bisa dibuktikan!” tegas narasumber yang tak ingin disebut namanya.
Di kalangan jurnalis Pasuruan sendiri, nama HZH bahkan dianggap asing. Ia lebih dikenal karena sikapnya yang kerap memanfaatkan jabatan untuk menakut-nakuti pihak lain. Di kawasan Terminal Pandaan, beberapa warga menyebut HZH kerap mengklaim diri sebagai ketua organisasi pers se-Jawa Timur, padahal kenyataannya hanya sebatas Pasuruan Raya.
“Siapa HZH? Semua wartawan Pasuruan tahu cara mainnya,” ujar seorang jurnalis dengan nada menyindir.
Kisah EK dan HZH menjadi potret kelam ketika profesi wartawan disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Mereka dianggap bukan hanya mencoreng citra jurnalistik, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap media.
Pers bukan alat propaganda, bukan juga kendaraan pencitraan diri. Pers adalah kontrol sosial yang berpihak pada kebenaran dan integritas.
Ketika label “wartawan” dipakai sebatas tameng dan alat tekanan, maka runtuhlah marwah jurnalistik yang semestinya dijaga bersama.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari EK maupun HZH terkait berbagai tudingan. Namun publik dan kalangan pers menantikan sikap tegas demi memulihkan kembali nama baik jurnalisme yang bersih, bermartabat, dan profesional. (Bersambung/Satrio)
